Pramono Komitmen Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
By Admin
nusakini.com, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menghadiri acara penyampaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Semester II Tahun 2024 dan serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta di Gedung BPK Perwakilan DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Rabu (5/3).
Pada kesempatan itu, Pramono menyampaikan apresiasi kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta yang baru, Ali Asyhar. Ia berharap sinergi dan kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan BPK bisa menjadikan Jakarta lebih baik.
"Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik. Saya yakin ini akan juga membawa kebaikan baik kepada Pemerintah Provinsi Jakarta maupun DPRD Jakarta," ujarnya.
Pramono kemudian menekankan pentingnya sinergisitas antara Pemprov DKI Jakarta, BPK, dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
"Semoga manajemen pemerintahan di Jakarta ini menjadi lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel, dan yang paling penting kita akan menjadi lebih baik kalau segala sesuatunya bisa dengan mudah untuk diakses oleh publik," ujar Pramono.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah dan direksi BUMD bekerja secara transparan dan terbuka. Transparansi dinilai kunci untuk melakukan perbaikan di Jakarta.
"Kami berharap transparansi menjadi kata kunci untuk melakukan perbaikan yang ada di Jakarta ini," ucapnya.
Pramono menyampaikan, selama tujuh tahun berturut-turut Jakarta telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Karena itu, pihaknya akan menjalin kerja sama bersama seluruh stakeholder di Jakarta dengan baik.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memberikan apresiasi kepada Kepala Perwakilan BPK RI terdahulu atas pengabdian dan dedikasinya. Ia juga menyambut baik kehadiran Ali Asyhar sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta yang baru.
"Kami berharap dengan pengalaman dan kepemimpinan Bapak Ali Asyhar, BPK dapat terus meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan daerah, memastikan tata kelola yang lebih baik, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah," kata Khoirudin.
Khoirudin menyampaikan, BPK memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Ia juga menegaskan komitmen DPRD DKI Jakarta untuk terus bersinergi dengan BPK dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kerja sama yang erat antara BPK, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD diharapkan dapat membangun sistem keuangan daerah yang lebih transparan, profesional dan akuntabel.
"Kami juga berharap di masa akan datang kerja sama antara BPK dan DPRD semakin kuat dalam mengawal kebijakan fiskal daerah, memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien dan sesuai dengan prinsip good governance," tuturnya.
Anggota V BPK RI Bobby Adhityo menyampaikan laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan kerugian daerah semester II tahun 2024. Dalam laporannya, BPK mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam menindaklanjuti rekomendasi atas pemeriksaan BPK.
"Kami apresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI dalam menindaklanjuti rekomendasi atas pemeriksaan BPK ini. Sehingga semester II tahun 2024, Pemprov DKI telah berhasil menyelesaikan 89,21 persen dengan total 10.454 rekomendasi atau senilai Rp 5,25 triliun dan 6,6 juta dolar," terangnya.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah menyelesaikan ganti rugi daerah senilai Rp 330,82 miliar dari total kerugian sekitar Rp 1,4 triliun. Bobby berharap, pada pemantauan tindak lanjut dan kerugian daerah periode berikutnya, Pemprov DKI dapat meningkatkan upaya penyelesaian tindak lanjut dan kerugian daerah dengan cepat, tepat, dan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
"Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus kita jaga demi meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang lebih baik," tandasnya. (*)